KORUPSI PENGHAMBAT UTAMA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

KORUPSI PENGHAMBAT UTAMA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

KORUPSI PENGHAMBAT UTAMA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

KORUPSI PENGHAMBAT UTAMA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

Arus deras demokrasi di indonesia menghadapi kendala sangat serius yakni perilaku korup dikalangan penyelenggara negara, pegawai pemerintah maupun wakil rakyat. Hamppir setiap hari masyarakat di banjiri berita kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan melalui tindakan pencurian uang rakyat yang sangat memperihatinkan, partai politik dan dunia pendidikan pun ternyata tidak bebas dari praktik-praktik korupsi. Otonomi daerah yang selama ini dilakukan masih diwarnai oleh pengalihan tradisi korupsi di pusat pemerintahan ke daerah. Tindakan penyalahgunaan Aggaran pembanguna dan Biaya Daerah (APBD) yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda)dan anggota legislatif (DPRD) tak kalah ramainya diberitakan oleh media massa. Pengawasan yang dilakukan oleh sejumlah lembaga, seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKB) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seakan belum cukup untuk mengikis tindakan korupsi di kalangan pejabat negara.

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKB), korupsi merupakan tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.[6]kasus-kasus korupsi indonesia tidaklah berdiri sendiri. Banyak kalangan korupsi kolektif banyak dilakukan para politisi disaat mereka melakukan dan menentukan anggaran pembanguna hingga penyelenggaran tender proyek dan pelaksanaan proyek pembangunan.

  1. Gerakan Anti Korupsi

JEREMY pope menawarkan strategi untuk memberantas korupsi yang mengedepankan kostrol kepada dua unsur paling berperan di dalam tindak korupsi. Pertama, peluang korupsi. Kedua, keinginan korupsi. Pada hakikatnya korupsi tidak bisa ditangkal hanya dengan satu cara. Penamggulangan korupsimharus dilakukan dengan pendekatan komperehensif, sistemis dan terus menerus. Penanggulangan anti korupsi dapat dilakukan antara lain dengan:

  1. Adanya political will dan Political action dari pejabat negara dan pimpinan lembaga pemerintah pada setiap satuan kerja organisasi untuk melakukan langkah proaktif pencegahan dan pemberantasan perilakudan tindak pidana korupsi. Tanpa kemauan pemerintah untuk memberantas korupsi di segala lini pemerintahan, kampanye pemberantasan korupsi hanya slogan kosong belaka.
  2. Penegakan hukum secara tegas dan berat. Proses eksekusi mati bagi koruptor di Cina, misalnya telah membuat sejumlah pejabat tinggi dan pengusaha di negeri ini jera untuk melakukan tindak korupsi. Hal yang sama terjadi pula di negara-negara maju di Asia, seperti Korea Selatan, Singapura, dan Jepang termasuk negara yang  tidak kenal kompromi dengan pelaku korupsi. Tindakan ini merupakan shock therapy untuk membuat tindakan korupsi berhenti.
  3. Membangun lembaga-lembaga yang mendukung upaya pencegahan korupsi, misalnya Komisi Ombudsman sebagai lembaga yang
  4. memeriksa pengaduan pelayanan administrasi publik yang buruk. Pada beberapa negara, mandat Ombudsman mencakup pemeriksaan dan inspeksi atas sistem administrasi pemerintahan dalam hal kemampuannya mencegah tindakan korupsi aparat birokrasi
  5. Membangun mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin terlaksananya praktik good and clean governence, baik di sektor pemerintahan, swasta, atau organisasi kemasyarakatan
  6. Memberikan pendidikan anti korupsi, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Dalam pendidikan formal, sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi diajarkan bahwa nilai korupsi adalah bentul lain dari kejahatan.
  7. Gerakan agama anti korupsi, yaitu gerakan membangun kesadaran keagamaan dan mengembangkan spiritualitas anti korupsi.

Sumber: https://student.blog.dinus.ac.id/handay/seva-mobil-bekas/