Konsepsi Birokrasi

Konsepsi Birokrasi

Birokrasi merupakan organisasi berskala besar yang merupakan mesin penggerak mesin pemerintahan. Secara struktur dan fungsi kelembagaan dalam pemerintahan, birokrasi merupakan suatu keharusan (It’s a must). Kata birokrasi ditemukan oleh Monsier de Gournay pada tahun 1975. Dari sudut bahasa, birokrasi berasal dari kata “Biro” (Bureau) yang berarti kantor ataupun dinas dan kata “Krasi” (cracy, kratie) yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, dari sudut ini birokrasi berarti dinas pemerintahan. Sementara dalam kamus politik, birokrasi memiliki aneka pengertian dan ragam catatan, antara lain pertama, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh makan pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan. Kedua, birokrasi merupakan cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya. Dan ketiga, birokrasi sering melupakan tujuan pemerintah yang sejati, karena terlalu mementingkan cara dan bentuk.

Berkaitan dengan pengertian dan posisi birokrasi dalam kepentingan negara, Greenberg, seperti dikutip Arief Budiman, menuturkan bahwa birokrasi itu netral dan hanya mengikuti aturan yang sudah ada. Para birokrat sekadar merupakan mesin negara. Hanya saja dalam praktiknya birokrasi memiliki kekuatan dan kemandiriannya sendiri, yang bisa memengaruhi kebijakan sebuah organisasi, termasuk organisasi yang bernama negara.

Dalam kaitan ini, Greenberg mengatakan :

“konsep pejabat birokrasi sebagai embuat kebijakan dan aktor yang memiliki semacam kemandirian sendiri pada saat ini sudah banyak dibahas dalam kepustakaan. Ara ahli yang menekankan pentingnya negara….tampaknya secara khusus telah mencurahkan perhatiannya terhadap kesanggupan negara dalam hubungannya dengan besarnya dan kualitas dari aparat birokrasinya.

Kekuatan dan kemandirian aparat birokrasi negara, menurut Arief Budiman, mungkin dapat dijelaskan lebih apabila kita mengamati kembali teori birokrasi dari max weber. Dalam konteks ini, weber menyebutkan bahwa disampingkan tenaga administrasi, kantor harus dipimpin oleh poliyikus yang bisa mengambil keputuan berdasarkan kebijakan. Karena itu, dalam negara itu sesungguhnya terdapat dua unsur ; tenaga administrasi dan politisi yang berbeda dipuncak pimpinan tertinggi sebuah organisasi atau departemen. Tenaga administrasi adalah posisi tekhnis karena itu jabatan ini diduduki oleh orang-orang yang menduduki puncak pimpinan tertingi sebuah departemen merupakan jabatan politis, karena menyangkut kebijakan. Karena itu, pejabat yang menduduki jabatan ini diangkat melalui sebuah proses politik seperti pemilihan. Semua ini tampaknya diajdikan satu oleh Greenburg dengan nama aparat birokrasi atau pemerintahan.

sumber :

https://9apps.id/