Hukum dan Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial

politik
politik
Sosiologi sejatinya adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat. Oleh karena obyek kajian sosiologi adalah masyarakat maka yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia tersebut ada di dalam masyarakat. Jadi, pada dasarnya sosiologi mempelajari masyarakat dan perilaku sosial manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya. Sosiologi mempelajari perilaku dan interaksi kelompok, menelusur asal-usul pertumbuhannya serta menganalisis pengaruh kegiatan kelompok terhadap anggotanya.

Ilmu sosial modern melihat kehidupan sosial sebagai suatu proses yang dinamis, kehidupan sosial dilihat sebagai suatu keadaan ekuilibrium yang dinamis sifatnya. Menurut konsepsi ini tindakan seseorang tidak mungkin dilakukan hanya karena didorong oleh pertimbangan individual saja. Tindakan seseorang di dalam masyarakat dilakukan selalu dengan memperhitungkan apa yang diharapkan oleh orang lain daripadanya. Tindakan seseorang tidak berdiri sendiri tetapi terangkai di dalam suatu rangkaian sistem peranan yang diharapkan (role expectiation).

Sosiologi Hukum membahas hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change. Agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, dan bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pula pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan-perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan social engineering atau social planning

Apabila ditinjau bentuk hakikatnya, maka kaedah merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap hidup. Menurut Prof. Pumadi Purbacaraka, SH dan Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA, dari aspek hidup, kaedah mencakup :

  1. Kaedah kepercayaan
  2. Kaedah kesusilaan
  3. Kaedah sopan san tun
  4. Kaedah hukum.

Di dalam kaedah hukum ditentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban anggota masyarakat di dalam pergaulan hidupnya, yaitu menetapkan cara bertingkah laku manusia di dalam masyarakat serta keharusan untuk mentaatinya. Jika ketaatan pada hukum ini hanya diserahkan kepada kemauan bebas manusia sepenuhnya, maka tujuan hukum itu akan sulit dicapai. Karenanya perlu diiringi dengan sanksi untuk mempengaruhi kemauan bebas itu yang berarti memaksa anggota masyarakat untuk taat pada hukum. Pemaksaan ketaatan akan hukum ini membawa kita kepada masalah kekuasaan, dalam arti kemampuan untuk menegakkan daya paksanya. Dengan perkataan lain manusia memerlukan terselenggaranya kehidupan yang tertib dan teratur di dalam suatu masyarakat dalam mengatur tingkah laku manusia, maka diperlukan peraturan tingkah laku yang penataannya tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada kemauan bebas manusia. Walaupun harus disadari bahwa hukum itu akan membawa kepada berbagai pembatasan dan pengorbanan dalam beberapa segi kehidupan manusia tetapi hal ini dinilai jauh lebih baik jika dibandingkan keadaan tanpa hukum, ini berarti bahwa hukum akan mungkin berjalan dengan sempurna apabila semua pertentangan yang timbul di dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang benar-benar ditegakkan secara jujur dan adil untuk mencapai kemanfaatan dalam masyarakat.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas dalam konsepsi Max Weber mengenai rasionalisasi hukum dikemukakan perbedaan antara hukum formal dan hukum substansial. Pada hukum yang memiliki sifat irrasionalitas yang formal, pernbentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada norma-norma hukum di luar dan ramalan saja. Hukum dengan irrasionalitas yang substansial terdapat apabila pembentuk undang-undang dan hakim dalam membuat putusannya hanya didasarkan pada nilai-nilai emosionalnya tanpa mendasarkan pada studi norma hukum tertentu. Pada hukum yang bersifat rasional-substansial keputusan-keputusan pembuat undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijakan penguasa atau ideologi tertentu. Sedangkan hukum yang bersifat rasional-formal dibentuk hanya berdasarkan asas-asas hukum dan konsepsi-konsepsi abstrak yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum.

Bahwa diperlakukan adanya masyarakat untuk adanya hukum, bila tidak ada masyarakat sudah barang tentu tidak ada hukum. Hukum pada dasarnya merupakan sarana mengakomodasi konflik atau benturan dalam masyarakat. Konflik-konflik di mana para pesertanya merasa bahwa mereka semata-mata merupakan wakil dari kolektivitas-kolektivitas atau kelompok-kelompok yang diwakilinya, sangat mungkin lebih radikal serta tak kenal ampun ketimbang mereka yang berjuang hanya untuk alasan-alasan pribadi. Penghapusan unsur-unsur pengubah dimana faktor-faktor pribadi biasanya akan dimasukkan. Gerakan kaum buruh marxis modem misalnya tak ubahnya sebagai efek radikal dari keobyektifan konflik. Ikatan ideologis yang ketat lebih mungkin terjadi dalam struktur yang kaku ketimbang dalam struktur yang mampu mengadakan penyesuaian dan fleksibel

Pada umumnya mereka memberikan pengertian hukum dari segi normalitasnya saja jadi hanya dari satu segi saja. Sedangkan pengertian hukum dan Mochtar Kusumaatmadja melihatnya dari dua segi dan dua aliran yaitu :

  1. Melihat hukum dalam artian yang normatif yaitu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang tercakup dalam aliran Rechts Positivisme.
  2. Melihat hukum dalam artian sosiologi yaitu hukum harus pula mencakup lembaga atau institusi atau proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan dan yang tercakup dalam aliran Sosiological Juris Prudence

Beranjak dari penjabaran hukum dari paparan sosiologis diatas, sudah sepantasnya jika kita mempertanyakan dimana peranan hukum dan perilaku hukum dalam perubahan sosial? Karena hukum ada jika ada masyarakat, sementara karakteristik masyarakat itu selalu berubah maka sudah sewajarnya pula jika peran hukum dalam masyarakat serta perilaku hukum pun berubah mengikuti wadahnya. Untuk menjawab pertanyaan diatas kita harus kembali lagi pada ilmu sosiologi hukum yang berusaha menghubungkan hukum dengan struktur sosial dimana hukum itu berlaku. Hukum dipergunakan sebagai alat diagnosa untuk menemukan syarat-syarat struktural bagi perkembangan solidaritas masyarakat..

Peran hukum dan perilaku hukum dalam perubahan sosial bisa dibilang sangat bergantung pada dua komponen yaitu lembaga yang menegakkannya dan masyarakat sebagai subyek pemberlakuan hukum tersebut. Komponen pertama, lembaga yang menegakkan hukum di Indonesia, seperti halnya di negara-negara demokratis lainnya dibagi kedalam tiga institusi yaitu pengacara, kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Sementara untuk komponen kedua, masyarakat, secara jenisnya tentu dapat dipilah kedalam berbagai stratifikasi sosial, namun secara keseluruhan masyarakat sebagai subyek pemberlakuan hukum memiliki karakeristik yang sama, yaitu selalu berubah-ubah. Perubahan sosial merupakan perubahan yang bersifat fundamental, menyangkut perubahan nilai sosial, pola perilaku, juga menyangkut perubahan institusi sosial, interaksi sosial dan norma-norma sosial. Adanya perubahan sosial yang cepat tapi hukumnya belum bisa mengikuti disebut hukum sebagai Sosial Lag yaitu hukum tidak mampu melayani kebutuhan sosial masyarakat, atau disebut juga disorganisasi, aturan lama sudah pudar tapi aturan pengganti belum ada. Namun apabila hukum tersebut mampu menampung perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut bersifat futuristik. Namun pada prakteknya, dalam kehidupan bernegara di Indonesia, sangat sering hukum berada ketinggalan dibelakang perubahan masyarakat.

Salah satu contoh dari perubahan sosial terjadi di masyarakat yang dapat mempengaruhi perubahan hukum di Indonesia adalah dalam persidangan kasus korupsi anggota DPR Al Amin. Dalam proses persidangan tersebut terdapat dua hal yang tidak lazim dalam proses persidangan pada umumnya, yakni hadirnya istri terdakwa sebagai saksi dan penggunaan rekaman suara sebagai salah satu bukti dalam persidangan. Jika diamati secara teoritis dan praktis, dua hal tersebut merupakan penyimpangan dalam teori dan praktik hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, bisa juga dibilang sebagai terobosan hakim dalam suatu upaya menemukan kebenaran materiil dalam persidangan.

Urutan yang ada dalam pasal 184 KUHAP tentang alat bukti bukanlah letak atau urutan kekuatan pembuktian sebagaimana yang ada dalam ukum acara perdata. Urutan tersebut hanyalah merupakan urutan untuk memudahkan pemeriksaan di persidangan. Karena sifat hukum pidana yang mencari kebenaran materiil, maka dimungkinkan untuk mencari alat bukti selain alat bukti yang diakui dalam KUHAP. Mengenai penggunaan rekaman suara dalam kasus tindak pidana korupsi dikecualikan dalam undang-undang, yaitu dengan undang-undang No.20 tahun2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi yang memperbolehkan khusus untuk pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Sementara keterangan istri terdakwa sebagai saksi memang tidak dapat diakui sebagai sebagai bukti, namun tetap keterangannya dapat dijadikan tambahan informasi bagi hakim demi mencari kebenaran materiil.


Sumber : Belajar PKN Online