Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan yang diatur pengenaannya berdasarkan undang-undang. UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

  • KMK No. 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar penghitungan besar pajak bumi dan bangunan.
  • KMK No. 523/KMK 04/1998 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan.
  • KMK No. 1004/KMK.04/1985 tentang penentuan badan atau perwakilan organisasi internasional yang menggunakan objek pajak bumi dan bangunan yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan.
  • Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-251/PJ./2000 tentang tata cara penetapan besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan.
  • Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-16/PJ.6/1998 tentang pengenaan pajak budan bangunan.
  • Surat edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-43/PJ.6/2003 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) PBB dan perubahan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) BPHTB untuk tahun pajak 2004.
  • Surat edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-57/PJ.6/1994 tentang penegasan dan penjelasan pembebasan PBB atas fasilitas umum dan sarana sosial untuk kawasan industry real estate.

  1. Objek Pajak

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak bumi dan bangunan dikenakan atas bumi dan bangunan, otomatis yang menjadi objek pajaknya adlah bumi dan bangunan.

Yang menjadi objek pajak adalah

  • Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
  • Bangunnan adalah konstruksi tekhnik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan

Yang termasuk pengertian bangunan adalah

  1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplampesemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut
  2. Jalan tol
  3. Kolam renang
  4. Pagar mewah
  5. Tempat olahraga
  6. Galangan kapal, dermaga
  7. Taman mewah
  8. Tempat penampungan atau kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak
  9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat
  10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dikecualikan

Objek yang dikecualikan adalah:

  1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan utuk memperoleh keutungan, seperti: masjid, rumah sakit, sekolah, panti asuhan, candi, gereja, dan lain-lain.
  2. Digunakan untuk kuburan
  3. Digunakan sebagai tempat penyimpanan peninggalan purbakala dan situs sejarah
  4. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasionl, dan lain-lain
  5. Dimiiki oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas timbale balik dan organisasi iternasional yang ditentukan oleh mentri keuangan.

sumber :
https://mediakalimantan.co.id/aircraft-combat-1942-apk/