Targetkan WTP, Ferizal Minta Realisasi Keuangan Dipercepat

Targetkan WTP, Ferizal Minta Realisasi Keuangan Dipercepat

Wakil Bupati Limapuluh Kota meminta agar proses realisasi anggaran (APBD)

terhadap segala kegiatan pemerintahan diminta lebih dipercepat. Memasuki puasa Ramadhan 2016 ini, perputaran keuangan daerah bakal berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

“Saya ingin, realisasi anggaran terhadap segala kegiatan kita bulan ini bisa dipercepat lagi. Sebab, kebutuhan keuangan akan terus meningkat menjelang Puasa Ramadhan hingga lebaran Idul Fitri mendatang,” kata Ferizal, saat apel pagi di halaman Kantor bupati setempat, Senin (16/5).


Memasuki triwulan ketiga pertengahan Mei 2016 ini, katanya, realisasi anggaran terhadap kegiatan pemerintahan di seluruh instansi Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota baru mencapai 15 persen. Dimana, pada Mei ini, realisasi anggaran seharusnya sudah berada di atas angka 20 persen.



“Akan konyol nanti, ketika kita membahas anggaran bersama DPRD, sedangkan

realisasi anggaran kita belum maksimal ketika perubahan nanti. Karena, persyaratan perubahan anggaran itu, minimal sudah teralisasi di atas 50 persen,” tambah Putra Lareh Sago Halaban itu.
 
Kondisi tersebut, katanya, berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi dan keuangan masyarakat, mengingat pertengahan tahun ini, akan memasuki momen libur sekolah, puasa Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri. Dia meminta seluruh SKPD dapat bekerja maksimal dan menyiapkan langkah, guna menyelesaikan segala kendala, terutama soal penertiban keuangan dan kegiatan.


Adapun sistem pelayanan kepada masyarakat juga diminta terus diintensifkan, karena

rakyat terus menunggu segala kebijakan dan sistem pelayanan yang diselenggarakan pemerintah. Terhadap laporan keuangan daerah, Wabup Ferizal juga terus mewanti-wanti, agar terus disempurnakan.

“Saya bersama Pak Bupati menginginkan tahun ini, mendapat Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan kita. Sebab, bagaimana pun, raihan WTP bukan saja penilaian laporan keuangan semata, tetapi menjadi gambaran nyata pengelolaan keuangan di suatu daerah,” tuturnya. 

Sumber :

https://www.emailmeform.com/builder/form/t09J9E76UT23bmu

DPD APKASINDO Dumai Buka Pendaftaran Penerima Beasiswa

DPD APKASINDO Dumai Buka Pendaftaran Penerima Beasiswa

Asosiasi petani kelapa sawit indonesia (APKASINDO) bekerja sama dengan institut

teknologi pertanian (INSTIPER) kembali terima mahasiswa beasiswa dengan program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk tahun ajaran 2017-2018.

Program terapan D1 ini sudah mulai menerima pendaftaran Pada tanggal 10 s/d 16 Agustus 2017 melalui DPD Apkasindo yang ada di kabupaten kota. Khusus Untuk Kota Dumai.

Menurut Informasi Tahun lalu apkasindo dumai telah berhasil memberikan beasiswa bagi 6 orang yang lolos seleksi, 5 orang masauk di Instiper yogyakarta dan 1 orang di citra widya edukasi (CWE) bekasi.

Yang mana lulusan Instiper tersebut telah diterima bekerja dibeberapa perusahaan

perkebunan kelapa sawit.

Ketua DPD Apkasindo kota Dumai H.Abdul Kasim menerangkan bahwa seleksi wawancara tertulis akan dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 agustus.

Beliau juga menghimbau kepada seluruh anak petani kelapa sawit khsusnya yang ada dikota dumai untuk memanfaatkan moment ini.

“Saya menghimbau kepada anak2 kita dari petani kelapa sawit untuk dapat memanfaatkan moment berharga ini,” pungkasnya.

Pria yang akrab dengan sebutan ngah kosim ini juga berharap dengan adanya program

ini dapat menaikan taraf kesejahteraan bagi petani kelapa sawit

“Harapan saya dengan adanya program ini dapat lebih meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit, walau anak petani bukan berarti tidak bisa sukses,” tutupnya.

Baca Juga :

Tak Akomodir Anak Lingkungan, Warga kembali Gembok Pintu Pagar SMAN 3 MandauJanji Jokowi untuk Guru: Tunjangan Takkan Tertunda LagiTAHAPAN KEGIATAN SUPERVISI KELASLangkah-langkah Menyusun Program Semesteran

Tak Akomodir Anak Lingkungan, Warga kembali Gembok Pintu Pagar SMAN 3 Mandau

Tak Akomodir Anak Lingkungan, Warga kembali Gembok Pintu Pagar SMAN 3 Mandau

Ketegangan untuk kesekian kalinya kembali pecah di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Mandau yang sekarang berada dalam wilayah Kecamatan Bathin Solapan. Sejumlah warga lingkungan yang anak mereka tidak diakomodir bersekolah di SMA Negeri 3 Bathin Solapan itu menggembok pintu pagar sekolah, Rabu (12/7/17) pagi.

Aksi demo dan penggembokan pintu pagar sekolah yang dilakukan oleh warga lingkungan tersebut, terang saja membuat aktivitas keluar masuk ke sekolah ini jadi lumpuh.

“Seharusnya aksi demo dan gembok pagar yang dilakukan oleh orang tua yang anaknya tidak diterima ini, tidak terjadi. Jika ada duduk bersama pejabat Desa Simpang Padang dan pejabat desa pemekaran serta Kepala Sekolah SMAN 3 yang hanya cuma dibatasi oleh jalan dengan desa sebelah, yakni Desa Tambusai Batang Dui.

Apalagi ada 3 desa pemekaran dari desa induk Balai Makam,” kata Diana angkat bicara terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN 3 dan SMAN 2 Mandau lewat online.

Menurut Diana, penerimaan sistem online seperti ini, saat ini belum pas. Apalagi

menerapkan sistem lingkungan yang terlalu monopoli, yang harus lingkungan desa dimana SMAN 3 berada.

“Aturan hukum mana yang mengatur, wajib desa yang mengaturnya? Desa sebelah apakah jadi penonton yang anak mereka tidak bisa diterima cuma hanya batasan jalan? Orang tua murid sudah bermukim belasan bahkan puluhan tahun di Desa Tambusai Batang Dui ini. Tak hanya itu, anak mereka pun lahir disini. Kenapa dari Desa Simpang Padang aja yang diterima. Pertama 154 orang kesepakatan Desa Simpang Padang dengan SMAN 3, akhirnya ada tambahan 46 orang lagi. Karena mereka tidak dapat masuk lalu demo, akhirnya diterima menjadi 200 orang. Anak – anak yang berbatasan desanya cuma oleh jalan tidak ada diterima. Sungguh tidak patut dan monopoli,”sambung Diana.

Dijelaskannya, Desa Tambusai Batang Dui yang sebelumnya adalah pemekaran desa

induk Balai Makam, seharusnya Desa Simpang Padang koordinasi dengan desa sebelah agar tidak terjadi gejolak seperti ini. Anak – anak Desa Tambusai Batang Dui yang di Jalan Syarif Kasim cuma batas jalan dengan Desa Simpang Padang hanya berjarak lebih kurang 1 Km, ini termasuk lingkungan dan tempatan seputaran SMAN 3 berada.

Jika seperti ini terus setiap tahun ya pemerintah sediakan aja SMA setiap desa. Kan tidak mungkin,” tukas Diana.

Diana menambahkan Jika anak – anak ini tidak diterima di SMAN 3 akan berdampak terputusnya mereka melanjutkan pendidikan. Apalagi mereka tidak bisa mendaftar lagi ke SMA yang lain karena sudah tutup. Referensi UUD 1945 pasal 31 ayat 1,3 dan ayat 5 dan bertentangan juga dengan Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 12,”tambahnya.

“Kami berharap kepada pemerintah dan pimpinan serta anggota DPRD Bengkalis

mencarikan solusi yang terbaik, agar anak – anak yang jumlahnya kurang lebih 10 orang yang belum diterima itu diakomodir. Kadisdik Provinsi Riau yang bertanggung jawab penuh dan yang membuat kebijakan agar menerima anak – anak ini di SMAN 3. Jika tidak bisa lebih baik mundur dari jabatannya, termasuk Kadisdik Kabupaten Bengkalis, UPT Pendidikan Mandau dan Kepala Sekolah SMAN 3 lebih baik mundur dari jabatannya jika tidak bisa memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat,” pungkas Diana.*

Sumber :

http://ahmadali.wagomu.id/e107261.html

Janji Jokowi untuk Guru: Tunjangan Takkan Tertunda Lagi

Janji Jokowi untuk Guru: Tunjangan Takkan Tertunda Lagi

Presiden Joko Widodo berjanji negara akan terus menjamin kesejahteraan guru-guru di Indonesia, salah satunya dengan memastikan tunjangan guru akan tetap dibayarkan dan tidak akan tertunda.

“Ini yang paling penting. Yang pertama sejak awal, saya berkomitmen dan mendorong sertifikasi dan tidak akan pernah menghentikan tunjangan profesi guru,” kata Jokowi dalam pidatonya pada acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT Ke-72 PGRI, Sabtu (2/12/2017), di Stadion Patrion Bekasi.

Jokowi berjanji akan memastikan tunjangan itu dibayar tepat waktu dan dalam jumlah

tepat.

Dia juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan kepala daerah seluruh Indonesia untuk menyederhanakan administrasi guru seperti kenaikan pangkat, sertifikasi dan impassing.

Presiden juga meminta agar rapat koordinasi soal pengisian dan pengangkatan guru segera dilakukan.

“Awas, hati-hati ya. Saya kalau sudah menyampaikan seperti ini akan saya ikuti, akan saya cek, akan saya kontrol. Saya tidak ingin mendengar proses pencairan tunjangan guru tertunda lagi,” tutur Jokowi.

Pernyataan Jokowi itu merupakan respons untuk tuntutan Ketua Umum Pengurus

Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. Dalam pidatonya, Unifah meminta Jokowi agar menepati janji yang kerap disampaikannya untuk para guru.

“Kami memohon agar apa yang telah disampaikan Bapak Presiden tersebut menjadi kenyataan,” kata Hunifah di hadapan Jokowi.

Ucapan Unifah itu disambut dengan teriakan meriah dari 38 ribu guru yang memenuhi Stadion Patriot.

Unifah juga meminta agar para guru tidak dibebani tugas-tugas administrasi serta

pencairan tunjangan profesi serta sertifikasi agar tepat jumlah dan tepat waktu.

Selain itu, Unifah juga berharap guru-guru tidak tetap bisa diberi kesempatan mengisi kekosongan guru di beberapa daerah dengan memprioritaskan gueu di wilayah terpencil, terliar dan perbatasan

Sumber :

http://ahmadali.wagomu.id/e107259.html

Ada ‘Tukang Obat’ di Indonesia International Book Fair

Ada ‘Tukang Obat’ di Indonesia International Book Fair

Ada 'Tukang Obat' di Indonesia International Book Fair
Ada ‘Tukang Obat’ di Indonesia International Book Fair

PADA Jumat (30/9/2016) pukul 14.00 WIB siang tadi orang-orang masih pada belum datang ke Indonesia International Book Fair (IIBF) 2016 di Jakarta Convention Center alias Balai Sidang Jakarta.

Jalanan Tanah Betawi kini selalu padat

, tetapi Balai Sidang terlihat lengang. Enak buat melenggang. Bahkan label internasional untuk pameran tidak juga membuat orang tertarik dan berbondong-bondong mengerumuni gerai dan membeli media paling penting bagi peradaban sejak mesin cetak ditemukan oleh Johan Gutenberg: buku.

Di dalam Hall B, lokasi pameran, juga sepi. Stan peserta dari Jepang, Korea, Mesir, Arab Saudi, China, dan negara lain tampak bersih dan tak menarik. Hanya satu dua orang terlihat berbincang-bincang dalam obrolan kecil. Sisanya penjaga-penjaga stan yang tampak sudah jenuh bahkan saat pameran baru dimulai lagi setelah jam rehat salat Jumat.

Kalau dibanding ajang pameran buku lain

, sekarang ini terbilang sepi. Deretan stan di sebelah itu pukul lima sore sudah ditutup. Yang di depan itu pukul tujuh juga tutup. Padahal, di pameran buku lain pada jam-jam itu lagi ramai-ramainya pengunjung,” ujar Ali, penjaga stan Ikapi Yogyakarta, bangkit dari tempat duduk sambil memutar badan.

Maksud penyelenggara menambahi Indonesia Book Fair dangan kata “international” tiga tahun lalu mungkin ingin meniru keinternasionalan Frankfurt Book Fair atau Kolkata Book Fair yang padat dan bersemangat, tentu lengkap dengan guest of honor alias tamu kehormatan yang kali ini Malaysia duduk dengan manisnya.

Nyatanya, bahkan informasi, iklan

, apalagi resonansi pameran ini tidak terasa sedikit saja. Siswa tak ada yang tahu, mahasiswa tak mendengar, reporter abai, warga Jakarta (eh, Indonesia!) ya anteng-anteng saja. Paling sedikit itulah yang jawaban beberapa kolega mengenai keberadaan pameran ini. Senyap tak menyala.

Untunglah ada Khalid Salleh yang cemerlang. Aktor terbaik pada Festival Film Asia-Pasifik 1999, dramawan terkemuka Malaysia dan penulis kebudayaan ini naik panggung utama dengan monolog karyanya sendiri, Jual Ubat.

“Mari, Mari! Yang jauh mendekat, yang sudah dekat semakin rekat, yang dekat mari lihat…. ayo, ayo… yeaaaah!”

Maka Khalid pun berteriak, lari-lari kecil, berjongkok, dan mengekspresikan seorang yang sedang jual obat dengan penampilan khas dan setumpuk properti yang hendak dijual atau dipertontonkan saja itu. Pemilihan judul monolog, Jual Ubat, sungguh cerdas dan menolong keadaan di Balai Sidang. Khalid jadi dengan enak berkoar tentang apa saja.

 

Baca Juga :