Anggaran Publik Dengan Pendekatan New Publik Management

Anggaran Publik Dengan Pendekatan New Publik Management

New Public Management berfokus pada manajemen sector public yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma New Publik Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetensi tender.

Salah satu model pemerintah di era New Publik Management adalah model pemerintah yang diajukan oleh Osbone dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep “reinventing government”. Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gaebler tersebut adalah:

  1. Pemerintah katalis

Pemerintah sebagai pemberi arahan dan berfokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik.

  1. Pemerintah milik masyarakat

Pemerintah memberikan wewenang kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat daripada melayani.

  1. Pemerintah yang kompetitif

Menyuntikan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Kompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.

  1. Pemerintah yang digerakan oleh misi

Mengubah organisasi yang digerakan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakan oleh misi. Pemerintah digerakan oleh misi bukan peraturan.

  1. Pemerintah yang berorientasi hasil

Pemerintah yang berorientasi hasil berusaha mengubah bentuk penghargaan dan insentif, yaitu membiayai hasil dan bukan masukan.

  1. Pemerintah berorientasi pada pelanggan

Memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Pemerintah tradisional seringkali salah dalam mengidentifikasikan pelanggannya. Penerimaan pajak memang dari masyarakat dan dunia usaha, tetapi pemanfaatannya harus disetujui oleh DPR/DPRD. Akibatnya, pemerintah seringkali menganggap bahwa DPR/DPRD dan semua pejabat yang ikut dalam pembahasan anggaran adalah pelanggannya padahal pelanggan yang sebenarnya adalah masyarakat. Pemerintah wirausaha tidak akan seperti itu. Ia akan mengidentifikasikan pelanggan yang sesungguhnya. Maka, tidak berarti bahwa pemerintah tidak bertanggungjawab pada dewan legislatif, tetapi sebaliknya, ia menciptakan sistem pertanggungjawaban ganda : kepada legislatif dan masyarakat. Dengan cara seperti itu, maka pemerintah tidak akan arogan tetapi terus menerus akan berupaya untuk lebih memuaskan masyarakat.

 

Anggaran Publik Dengan Pendekatan New Publik Management