Pengertian Cybercrime

Pengertian Cybercrime

Pengertian Cybercrime

Cybercrime adalah tidak criminal yang dilakkukan dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khusunya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi computer yang berbasasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.

Karakteristik Cybercrime

Dalam perkembangannya kejahatan konvensional cybercrime dikenal dengan :
1. Kejahatan kerah biru
2. Kejahatan kerah putih

Cybercrime memiliki karakteristik unik yaitu :
1. Ruang lingkup kejahatan
2. Sifat kejahatan
3. Pelaku kejahatan
4. Modus kejahatan
5. Jenis kerugian yang ditimbulkan

Dari beberapa karakteristik diatas, untuk mempermudah penanganannya maka cybercrime diklasifikasikan :
a. Cyberpiracy : Penggunaan teknologi computer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer.
b. Cybertrespass : Penggunaan teknologi computer untuk meningkatkan akses pada system computer suatu organisasi atau indifidu.
c. Cybervandalism : Penggunaan teknologi computer untuk membuat program yang menganggu proses transmisi elektronik, dan menghancurkan data dikomputer.
c. Perkiraan perkembangan cyber crime di masa depan
dapat diperkirakan perkembangan kejahatan cyber kedepan akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi atau globalisasi dibidang teknologi informasi dan komunikasi, sebagai berikut :

Denial of Service Attack. Serangan tujuan ini adalah untuk memacetkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna jasa internet yang sah. Taktik yang digunakan adalah dengan mengirim atau membanjiri situs web dengan data sampah yang tidak perlu bagi orang yang dituju. Pemilik situs web menderita kerugian, karena untuk mengendalikan atau mengontrol kembali situs web tersebut dapat memakan waktu tidak sedikit yang menguras tenaga dan energi.

Hate sites. Situs ini sering digunakan oleh hackers untuk saling menyerang dan melontarkan komentar-komentar yang tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para “ekstrimis” untuk menyerang pihak-pihak yang tidak disenanginya. Penyerangan terhadap lawan atau opponent ini sering mengangkat pada isu-isu rasial, perang program dan promosi kebijakan ataupun suatu pandangan (isme) yang dianut oleh seseorang / kelompok, bangsa dan negara untuk bisa dibaca serta dipahami orang atau pihak lain sebagai “pesan” yang disampaikan.

Cyber Stalking adalah segala bentuk kiriman e-mail yang tidak dikehendaki oleh user atau junk e-mail yang sering memakai folder serta tidak jarang dengan pemaksaan. Walaupun e-mail “sampah” ini tidak dikehendaki oleh para user.

3. Jenis-jenis Cybercrime

a. Jenis-jenis cybercrime berdasarkan jenis aktivitasnya
1. Unauthorized Access to Computer System and Service
Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet/intranet.
Kita tentu tidak lupa ketika masalah Timor Timur sedang hangat-hangatnya dibicarakan di tingkat internasional, beberapa website milik pemerintah RI dirusak oleh hacker (Kompas, 11/08/1999). Beberapa waktu lalu, hacker juga telah berhasil menembus masuk ke dalam database berisi data para pengguna jasa America Online (AOL), sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak dibidang e-commerce, yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi (Indonesian Observer, 26/06/2000). Situs Federal Bureau of Investigation (FBI) juga tidak luput dari serangan para hacker, yang mengakibatkan tidak berfungsinya situs ini dalam beberapa waktu lamanya.

2. Illegal Contents
Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya.

3. Data Forgery
Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

4. Cyber Espionage
Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized.

5. Cyber Sabotage and Extortion
Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut, tentunya dengan bayaran tertentu. Kejahatan ini sering disebut sebagai cyber-terrorism.

6. Offense against Intellectual Property
Kejahatan ini ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

7. Infringements of Privacy
Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

8. Cracking
Kejahatan dengan menggunakan teknologi computer yang dilakukan untuk merusak system keamaanan suatu system computer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu merekan mendapatkan akses. Biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang hacker dan cracker dimana hacker sendiri identetik dengan perbuatan negative, padahal hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia.

9. Carding
Adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi computer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan card credit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materil maupun non materil.

b. Jenis-jenis cybercrime berdasarkan motif
Berdasarkan motif cybercrime terbergi menjadi 2 yaitu :
Cybercrime sebagai tindak kejahatan murni : dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara di sengaja, dimana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengrusakkan, pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu system informasi atau system computer.

Cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu : dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap system informasi atau system computer tersebut.
Selain dua jenis diatas cybercrime berdasarkan motif terbagi menjadi

Cybercrime yang menyerang individu : kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermaikan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contoh : Pornografi, cyberstalking, dll

Cybercrime yang menyerang hak cipta (Hak milik) : kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri.

Cybercrime yang menyerang pemerintah : kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan terror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan system pemerintahan, atau menghancurkan suatu Negara.

Baca Juga :

 

Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta

Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta

Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta

Hak eksklusif

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

* membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
* mengimpor dan mengekspor ciptaan,
* menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
* menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,
* menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk “kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun”[2].

Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula “hak terkait”, yang berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku karya seni (yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing (UU 19/2002 pasal 1 butir 9–12 dan bab VII). Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya.

Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis (UU 19/2002 pasal 3 dan 4). Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu (UU 19/2002 bab V).

Perlindungan Hak Cipta
Di zaman modern ini, kesenian sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Seni sebagai bagian dari kreatifitas manusia, mempunyai ciri yang unik dan spesifik. Tidak ada standar baku dalam menilai kualitasnya. Tidak ada pula petunjuk dan aturan yang kaku dalam proses penciptaannya. Karena bersifat individual maka seni juga berurusan dengan subjektifitas. Dari subjektifitas ini tidaklah mungkin memaksakan selera dalam menikmatinya. Akan tetapi yang pasti bahwa seni telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai makhluk yang berbudaya, untuk diciptakan kemudian dinikmati, sebagai hiburan maupun untuk diapresiasi.
Hasil kemampuan intelektual dan teknologi disebut Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HaKI), yang merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR). Digunakannya istilah HaKI bagi terjemahan IPR karena merupakan istilah resmi dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.

Di era global keberadaan dan perkembangan karya cipta musik dan lagu sebagai salah satu bagian yang dilindungi hak cipta, tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan industri teknologi (paten, know-how, dan lain-lainya). Industri ini dibentuk dari industri cultural yang menempati posisi yang cukup diperhitungkan. Posisi tersebut dengan mencontohkan Amerika Serikat sebagai negara Adidaya yang mengandalkan industri musik dan lagu sebagai sumber devisa dalam perdagangan internasionalnya. Industri ini juga merupakan salah satu komoditi yang paling potensial bagi transaksi perdagangan internasional, karena mempunyai segmen pasar yang sangat luas dan mampu melewati batas-batas negara. Selain itu musik dan lagu juga dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa mengenal batas usia. Dengan demikian musik dan lagu sebagai sebuah komoditas yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Seni musik adalah salah satu jenis seni yang paling populer dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini hampir di setiap saat dan setiap tempat musik dapat kita jumpai. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju, keinginan orang untuk mendapatkan sekaligus menikmati musik semakin mudah dan semakin praktis. Kita dapat mendengarkan lagu-lagu dari artis-artis kesayangan kita yang “tersimpan” atau terekam dalam segulungan pita magnetik terbungkus kotak plastik, berukuran kira-kira 10 x 6 cm dengan ketebalan yang hanya sekitar 1 cm saja. Benda berupa media sumber suara ini adalah kaset (compact cassette). Dengan bantuan sebuah piranti elektronik tertentu, yang secara awam disebut tape recorder, bertugas memutar dan membaca sinyal-sinyal magnetik di atas permukaan pita tersebut. Oleh tape recorder sinyal-sinyal magnetik yang tersimpan dalam pita kaset diubah menjadi sinyal listrik dan akhirnya diubah lagi menjadi sinyal-sinyal suara di kedua pengeras suaranya. Maka lagu yang tersimpan dalam kaset tadi dapat didengarkan dan dinikmati.
Terbentuknya sebuah kaset berisi misalnya rekaman lagu-lagu itu pada hakekatnya telah melalui proses yang cukup panjang. Melalui rangkaian kegiatan produksi dan ekonomi yang saling terkait. Pihak-pihak yang menunjang produksi ini antara lain adalah pencipta lagu, produser perusahaan rekaman, artis penyanyi, arranger (penata musik), musisi pendukung rekaman, produsen kaset kosong, distributor/penyalur sampai ke pengecer (retail) dalam hal ini toko kaset. Proses penciptaan sebuah karya sampai pada produksi perekaman dan penggandaan kemudian dipasarkan kepada umum sudah merupakan industri tersendiri. Keberadaannya diakui oleh negara seperti halnya industri-industri lain.
Secara proposional, dalam keadaan ideal sebenarnya industri perekaman suara dengan kaset sebagai wahana produksinya, menguntungkan semua pihak yang terkait. Akan tetapi mengingat bidang usaha ini mempunyai prospek yang baik secara ekonomis maka ada pihak-pihak tertentu yang ikut menumpang menggunakan jalan pintas secara tidak sah dan tidak adil dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomis tertentu. Dengan merekam ulang dan memperbanyak tanpa seizin pencipta dan produsernya serta memasarkannya dengan secara sembunyi-sembunyi, mereka dapat meraup keuntungan dalam jumlah besar tanpa harus membiayai komponen-komponen produksi lainnya, misalnya honor pencipta, artis, studio, dan lain-lain. Penggandaan hingga pemasarannya secara ilegal ini lazim disebut tindakan pembajakan kaset.
Produser dan seniman pencipta karya adalah pihak yang paling dirugikan oleh praktek pembajakan kaset ini. Biasanya kaset bajakan dijual dengan harga yang lebih murah dengan kualitas perekaman yang semakin baik, sehingga secara umum hampir tidak bisa dibedakan dengan kaset yang asli. Ketika dihadapkan pada dua pilihan ini, konsumen, tentu saja, akan cenderung memilih produk yang harganya lebih murah dalam hal ini kaset bajakan tersebut. Akibatnya peningkatan penjualan kaset asli menjadi terhambat, karena pasar telah terisi oleh kaset bajakan. Apabila produser memberlakukan sistem royalti pada penciptanya, maka akibat yang diterima penciptanya adalah tidak dapat menerima royalti dari sejumlah kaset yang beredar di pasaran, karena produk bajakan.
Keadaan yang demikian ini membuat industri rekaman rugi dan terancam gulung tikar, karena beaya produksi tidak diimbangi keuntungan yang wajar. Secara tidak langsung menjadi penghambat kreatifitas lahirnya karya-karya seni sebab sipencipta takut, gamang dan tidak bergairah untuk berkarya. Di sisi lain pemerintahpun akan merugi karena pemasukan pajak yang diharapkan dari penjualan kaset ini menjadi berkurang.
Perlindungan hak cipta pada umumnya berarti bahwa penggunaan atau pemakaian dari hasil karya tertentu hanya dapat dilakukan dengan ijin dari pemilik hak tersebut. Yang dimaksud menggunakan atau memakai di sini adalah mengumumkan, memperbanyak ciptaan atau memberikan ijin untuk itu.
Dalam kerangka perlindungan hak cipta, hukum membedakan dua macam hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi berhubungan dengan kepentingan ekonomi pencipta seperti hak untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan (pengumuman dan perbanyakan) karya cipta yang dilindungi. Hak moral berkaitan dengan perlindungan kepentingan nama baik dari pencipta, misalnya untuk tetap mencantumkan namanya sebagai pencipta dan untuk tidak mengubah isi karya ciptaannya.
Pelaksanaan perlindungan hak ekonomi biasanya dititikberatkan pada pembayaran royalti. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa seorang pencipta musik dan lagu untuk menghasilkan karya seni itu telah melakukan pengorbanan waktu dan tenaga dan sudah selayaknya sang pencipta menuntut perolehan keuntungan ekonomi dari pengorbanan tersebut.
Sehubungan dengan perlindungan hak ekonomi pencipta karya cipta musik dan lagu, pranata hukum belum berperan secara baik untuk melindungi hak ekonomi pencipta. Kemajuan teknologi yang luar biasa, menghadirkan berbagai peralatan canggih, berdaya guna tinggi dengan sistem pengoperasian sederhana, membuka peluang bagi pelanggaran, misalnya dengan cara merekam ulang karya cipta musik dan lagu tanpa seijin pencipta. Dihadapkan pada realitas tersebut yang menawarkan peluang secara ekonomi sagat menjanjikan keuntungan. Logika pelanggaran hak cipta adalah keberanian untuk mengambil resiko melawan hukum. Di samping itu apresiasi masyarakat yang rendah terhadap karya dari pencipta musik dan lagu antara lain dengan membeli kaset bajakan dengan harga murah meskipun dengan mutu rendah, ikut mempengaruhi pelanggaran hak cipta. Pembajakan karya seni ternyata tak mengenal orang dan makin menggila di Indonesia. Buktinya, pencipta lagu asal Bali yang lama bermukim di Jakarta, sekarang menetap di kota kelahirannya di Denpasar yaitu Bapak Wedha Asmara, pencipta lagu “Senja di Batas Kota” dan “ Kau Selalu Dihatiku” telah menjadi korbannya. Pembajak musik dan lagu mempunyai pangsa pasar. Barang bajakan mudah diperoleh dan merupakan hal yang biasa dilihat sehari-hari, padahal diketahui hal itu merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap perlindungan hukum terhadap pencipta yang telah dicakup dalam Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002.

Sejarah hak cipta

Sejarah hak cipta

Sejarah hak cipta

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya “hak salin”). Copyright ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang copyright mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan Statute of Anne di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang copyright, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum.

Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (“Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra” atau “Konvensi Bern”) pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah copyright antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, copyright diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan copyright. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif copyright terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku copyright tersebut selesai.

Sejarah hak cipta di Indonesia
Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti.

Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia[1]. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku.

Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization – WTO), yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights – TRIPs (“Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual”). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (“Perjanjian Hak Cipta WIPO”) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Sumber : https://sam-worthington.net/

Cetak Pribadi Handal Lewat PPK

Cetak Pribadi Handal Lewat PPK

Cetak Pribadi Handal Lewat PPK

Kepala SMK PUI Kota Bogor, Edi Junaedi, menerapkan Pendidikan

Peningkatan Karakter (PPK) dalam membentuk kedisiplinan para pelajar. Hal ini dilakukan sesuai UndangUndang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menurut dia, dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 disebutkan bahwa

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional juga bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

“Inilah landasan kami dalam mengembangkan pendidikan di SMK PUI

sehingga semua lulusan SMK PUI menjadi pribadi yang bisa diandalkan,” katanya. Untuk itu, Edi berharap peserta didik dapat menerapkan kedisiplinan, baik saat di lingkungan sekolah maupun rumah serta masyarakat. Lulusan SMK PUI juga dapat diserap dunia kerja dan menjadi lulusan yang handal dan kreatif.

 

Baca Juga :

PGRI Perjuangkan Nasib Guru Honorer

PGRI Perjuangkan Nasib Guru Honorer

PGRI Perjuangkan Nasib Guru Honorer

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) cabang Tanahsareal, Kota Bogor,

menggelar rapat konsolidasi antarpengurus di kantornya, kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga kelanjutan organisasi di masa akan datang.
Dalam kegiatan ini, sejumlah perwakilan PGRI dari Kota Hujan ini turut membahas tentang nasib guru honorer.

Mereka akan memperjuangkan honorer agar bisa setara dengan guru lainnya.

“Kita akan perjuangkan, sehingga para guru di lingkungan organisasi PGRI khususnya di Kecamatan Tanahsareal bisa hidup sejahtera,” kata Ketua PGRI cabang Tanahsareal, Amsarudin. Tak hanya itu, sambung dia, pihaknya juga akan memperjuangkan hak-hak bagi guru dalam upaya mencerdaskan anak bangsa, dengan selalu menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di kalangan para guru.

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Bogor, Basuki, meminta pengurus dan

anggota PGRI cabang Tanahsareal terus menjaga kekompakan dengan selalu bekerja sama satu dengan lainnya. “Kami harap pengurus dan anggota PGRI selalu berjiwa besar dan harus menjiwai karakter guru yang selalu menjadi panutan di kalangan lingkungan masyarakat,” pungkasnya.

 

Sumber :

https://rollingstone.co.id/

Guru Wajib Kuasai Bahasa Asing Dan Daerah

Guru Wajib Kuasai Bahasa Asing Dan Daerah

Guru Wajib Kuasai Bahasa Asing Dan Daerah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhad­jir Effendy, meminta guru bahasa Indo­nesia bisa menjadi penghubung antara bahasa daerah dan asing. Mereka juga harus menguasai bahasa daerah dan asing. Hal tersebut diungkapkan Muhad­jir saat membuka Konferensi Pembela­jaran Bahasa dan Sastra Indonesia serta Kongres Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia (AGBSI) 2018 di Jakarta, kema­rin. ”Yang bisa melestarikan bahasa dae­rah ya guru bahasa Indonesia. Kami juga ingin bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa internasional,” katanya. Mu­hadjir mengapresiasi semangat keseja­watan yang dibangun para guru yang tergabung dalam AGBSI.

Muhadjir berharap AGBSI terus mendo­rong profesionalisme guru, baik dari

aspek keilmuan maupun kualitas pem­belajaran serta tanggung jawab sosial. ”Kami sedang berjuang untuk mening­katkan profesionalisme guru,” ujarnya.

Muhadjir mendorong organisasi aso­siasi guru, termasuk AGBSI, menyusun dan menetapkan kode etik profesi guru. Termasuk membentuk dewan profesi. Organisasi asosiasi profesi harus mam­pu menjaga martabat profesi. ”Asosia­si profesi itu yang mengawasi kerja sejawatnya. Seorang profesional itu harus punya harga diri dan kebang­gaan atas profesinya, keahliannya. Nanti jika ada pelanggaran dalam prak­tik profesi, dewan profesilah yang mela­kukan pembinaan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK),

Supriano, menambahkan, ke­giatan konferensi dan kongres AGBSI ini mendorong tradisi literasi, khusus­nya bagi generasi milenial. Keberhasi­lan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia ditandai dengan kuatnya minat baca, menulis dan berwacana. Hal itu hendaknya diikuti kemampuan berbahasa Indonesia yang baik, benar, logis, santun dan bercita rasa (estetis).

Di tempat yang sama, Ketua AGBSI, Jajang Priatna, mengungkapkan pen­

tingnya pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dalam pendidikan karakter. Bahasa dan sastra Indonesia berkaitan langsung dengan penanaman jiwa ke­bangsaan atau nasionalisme Indonesia

 

Sumber :

https://voi.co.id/

Penjelasan Mengenai Aliran Murji’ah

Penjelasan Mengenai Aliran Murji’ah

Penjelasan Mengenai Aliran Murji’ah

 

Penjelasan Mengenai Aliran Murji’ah
Penjelasan Mengenai Aliran Murji’ah

Aliran Murji’ah mendasarkan kepada pemikiran yang bersifat netral, yang intinya tidak mau terlibat di dalam perperihalan dan permusuhan itu. Murji’ah berasal dari kata Arja’a berarti sesuatu yang berada dibelakang. Arja’a juga berarti pengharapan atau Irja’a yang berarti menunda. Al-Baghdadi membagi golongan Murji’ah kedalam tiga golong besar, yang pertama, golongan Murji’ah yang dipengaruhi faham Qadariah, kedua, golongan Murji’ah yang dipengaruhi faham Jabariyah, ketiga, golongan Murji’ah yang dipengaruhi oleh faham Qadariyah dan Jabariyah.

Tokoh-tokoh Murji’ah

diantaranya, Hasan bin Muhammad, Sa’id bin Zubair, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan lain-lain.

Orang-orang Murji’ah selalu berusaha dalam pemikiran netral. Mereka tidak mau mempersembahkan pendapat, siapa yang bersalah dan siapa yang keluar dari Islam hingga kafir, dan tiruananya itu mereka tangguhkan penyelesaiannya pada hari perhitungan yang akan hadir dihadapan Tuhan.
Bagi golongan Murji’ah, yang diutamakan yaitu iman, sedang amal perbuatan yaitu soal kedua. Perbuatan sehabis dogma atau dengan kata lain orang yang melaksanakan dosa besar masih ada impian untuk menerima ramhat, ampunan, dan masuk kedalam surga. Golongan Yunusiah pengikut Yunus bin Ain Numairi beropini bahwa dogma itu yaitu ma’rifah kepada Allah, tunduk dan cinta secara yakin. Seseorang yang berbuat jahat dan maksiat tidaklah merusak iman.

Golongan Tsaubaniyah

pengikut Abi Tsauban al-Murji beropini bahwa dogma yaitu ma’rifah dan ikrar atas Allah dan Rasul-Nya. Bagi golongan Ghassaniah, dogma itu yaitu ikrar atau menyayangi dan memmembersihkanka. Iman tidak berkurang atau berlebih.

Bagaimanapun juga uraian diatas terkena pendapat mereka ihwal iman, rasanya susah untuk diterima kaum muslimin. melaluiataubersamaini spesialuntuk menekan keutamaannya dogma sedang amal perbuatan tidak dianggap penting dan tidak memilih tetap dalam Islam atau kufurnya seseorang, membawa konsekuensi-konsekuensi yang lebih jauh, berbahaya, dan tidak menggambarkan ajaran-ajaran islam yang sebenarnya.

Tetapi banyak juga diantara mereka berpendirian lunak dan dengan pandangan yang obyektif. Mereka menyatakan bahwa orang islam yang berdosa besar masih tetap mukmin, mereka bukanlah kafir dan tidak infinit di dalam neraka, tetapi akan di siksa di dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukan.

Baca Juga:

Penjelasan Mengenai Aliran Khawarij

Penjelasan Mengenai Aliran Khawarij

Penjelasan Mengenai Aliran Khawarij

Penjelasan Mengenai Aliran Khawarij
Penjelasan Mengenai Aliran Khawarij

Nama Khawarij berasal dari kata kharaja yang berarti keluar. Semula Khawarij yaitu golongan politik yang menolak perilaku Ali bin Abi Thalib dan keluar dari golongan Ali. Golongan ini disebut juga dengan nama Haruriah, lantaran sehabis memisahkan diri dari Ali memutuskan pimpinan gres di suatu kampung yang berjulukan Harura. Meskipun Khawarij pada mulanya yaitu golongan politik, namun dalam perkembangan selajutnya ia beralih menjadi aliran kalam.

Aliran Khawarij membolehkan seorang khalifah (kepala Negara) atau Imam dipilih dari bukan golongan kaum Quraisy, boleh dari orag biasa ataupun hamba sahaya. Bagi aliran ini seorang khalifah berfungsi mewakili tiruana kepentingan rakyat dengan sifat-sifat yang adil, jujur dan menjauhi segala hal yang akan merusakannya. Khalifah juga wajib mempunyai ilmu yang luas da bersifat zuhud. Seorang khalifah yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam, merusak keadilan, dan kemaslahatan, wajib dieksekusi atau dibunuh. Ali ditolak semenjak Ali melaksanakan tahkim.

Golongan An-Najdat

yaitu pengikut Najdah Ibnu Amir al- Hanafi dari Yamamah. Bagi golongan ini, keimanan dan keislaman seseorang ditentukan oleh kewajiban mengimani Allah dan Rasul-Rasul-Nya, mengetahui haram hukumnya membunuh orang islam dan percaya pada seluruh yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya. orang yang tidak peduli terhadap hal-hal tersebut tidak diberiman dan tidak sanggup diampuni.

Baca Juga: Rukun Iman

Golongan al-Muhakkimah

contohnya memutuskan bahwa Ali, Mu’awiyah dan tiruana pengikut yang membenarkan tahkim, tiruanaya kafir.

Golongan al-Azariqah

yaitu kelompok khawarij di bawah pimpinan Nafi Ibnu Azraq dengan pandangan yang lebih ekstrim di banding golongan-golongan lainnya. Golongan ini berpendirian bahwa orang-orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka yaitu musyrik, infinit selama-lamanya didalam neraka, walaupun ia dalam usia anak-anak. Yang tergolong diberiman yaitu mereka sendiri dan para pengikutnya, selain golongan mereka tiruananya musyrik dan harus dibunuh.

Pengikut dari Ziad ibnu Asfar disebut As-Sufriah. Golongan ini juga termasuk golongan ekstrim akan tetapi ada di antara pendirian mereka yang lunak, seperti: bawah umur orang musyrik dihentikan di bunuh, orang-orang sufiah yang tidak ikut hijrah tidak dipandang kafir, kafir bagi mereka ada dua, kufur ni’mat dan kufur rububiyah. Dari sini kafir tidak selamanya harus keluar dari islam.

Pengertian Agama Menurut Para Ahli

Pengertian Agama Menurut Para Ahli

Pengertian Agama Menurut Para Ahli

Pengertian Agama Menurut Para Ahli
Pengertian Agama Menurut Para Ahli

Para Ahli tidak sama-beda pandangan dalam mengemukakan pengertian agama, haini disebabkan lantaran sudut pandang mereka tidak sama-beda. Untuk menghindari silang pandang tersebut, agama diartikan secara mudah saja yaitu suatu keyakinan adanya aturan atau jalan hidup yang bersumber dari suatu kekuatan yang adikara (Tuhan)

Prof.Dr.Mukti Ali

menunjukan bahwa tidak ada arti atau defenisi yang paling susah selain dari pada agama. Hal itu disebabkan oleh lantaran pengalaman keagamaan itu ialah hasil yang paling sensitif atau yang dianggap berupa hal paling subyektif yang ialah soal batin. Juga kesusahan pemdiberian pengertian agama ini lantaran semangat mempersembahkan pemdiberian agama sangat berpengaruh sekali sampai membuat susah untuk mempersembahkan arti kalimat agama.

melaluiataubersamaini demikian untuk menjawaban terhadap problem yang menyangkut pengertian agama, maka didiberikan pengertian sebagai diberikut :

Baca Juga: Rukun Islam

Pertama Pengertian secara tekhnik

Religion (Bahasa Inggris) Religie (Bahasa Belanda), Din (Bahasa Arab), sedangkan bahasa Indonesia (Agama). Religion atau religie sama-sama berasal dari bahasa induk yang berasal dari bahasa latin yaitu dari kata Religie to reat carefuly. Cicero menyampaikan “DE Nat” “Deorum”.

Kata agama berasal dari bahasa sangsekerta yaitu a sama dengan tidak dan gama berarti kacau. Kaprikornus agama sama dengan tidak kacau.

Sultan Muhammad Zain

mengemukakan bahwa agama ialah kepercayaan kesaktian roh nenek moyang, yang kuasa dan Tuhan. Dalam presepsi WJS Poerwantana mengemukakan bahwa agama ialah segenap kepercayaan kepada Tuhan, dewa, serta dengan kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.

Pada dasarnya pengertian agama banyak sekali, akan tetapi pada goresan pena ini spesialuntuk mempersembahkan beberapa intisari pengertian yang didiberikan oleh tokoh tersebut. Pengertian yang dimaksud ialah :
Agama ialah suatu sistem Creado (tata keimanan) atau tata keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak diluar manusia
Agama ialah suatu sistem ritus-ritus (tata peribadatan) insan kepada yang dianggap Yang Maha Mutlak itu
Agama ialah suatu sistem norma (tata kaidah) yang mengatur insan dengan insan lainnya dan alam semesta sesuai dengan jalan atau tata keimanan dan tata peribadatan.

Secara Umum

Secara umum ditinjau dari sumber, agama sanggup dikategorikan kedalam dua golongan besar yaitu : Agama samawi atau agama langit, agama wahyu, agama profis, atau din as-sunnah atau religion. Dan kedua ialah agama budaya atau agama bumi / agama filsafat / agama rakyu / Natural religion non-revalation religin

Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif Lengkap

Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif Lengkap

Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif Lengkap

Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif Lengkap
Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif Lengkap

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, rumusan yang ada pada alinea I dan alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi politik luar negeri RI. Namun dari rumusan tersebut, kita belum mendapatkan gambaran mengenai makna politik luar negeri yang bebas aktif. Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera, Negara kita harus tetap melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif.

a. Bebas, artinya bebas menentukan sikap dan pandangan kita terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia yang secara ideologis bertentangan (Timur dengan komunisnya dan barat dengan liberalnya)

b. Aktif, artinya kita dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, aktif memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif ikut serta menciptakan keadilan social dunia. (Budiyanto, 2004: 93-94)

Politik luar negeri Indonesia oleh pemerintah dirumuskan dalam kebijakan luar negeri yang diarahkan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Kebijakan luar negeri oleh pemerintah dilaksanakan dengan kegiatan diplomasi yang dilaksakan oleh para diplomat. Dalam menjalankan tugasnya para diplomat dikoordinasikan oleh Departemen Luar Negeri yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri. Tugas diplomat adalah menjembatani kepentingan nasional negaranya dengan dunia internasional.

Perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dapat kita lihat pada contoh berikut.
a. Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada 1995 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian melahirkan Deklarasi bandung.
b. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu gerakan Non-Blok pada 1961 yang berusaha membantu dunia Internasional untuk meredakan ketegangan perang dingin antara blok Barat dan blok Timur.
c. Indonesia juga aktif dalam merintis dan mengembangkan organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
d. Ikut serta membantu menyelesaikan konflik di Kamboja, perang saudara di Bosnia, pertikaian dan konflik antara pemerintah Filipina dan suku bangsa Moro, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Baca juga: