Kapitalisasi Biaya

Kapitalisasi Biaya

Kapitalisasi Biaya

Kapitalisasi Biaya
Kapitalisasi Biaya

Kapitalisasi biaya merupakan isu yang menarik, karena secara praktis, kapitalisasi akan menunda pembebanan biaya ke laba rugi dan berdampak pada laba yang lebih tinggi dalam suatu periode pelaporan. Walaupun, ada risiko pengakuan beban yang tinggi pada suatu periode di masa mendatang, jika kapitalisasi dilakukan tidak secara hati-hati.

Isu Kapitalisasi ini juga sering memunculkan pertanyaan, sampai sejauh mana suatu biaya dapat dikapitalisasi. Sebagai contoh, kegiatan feasibility study sebelum dapat diputuskan suatu kegiatan investasiatau pelatihan untuk pekerja yang diperlukan agar pekerja mampu membangun suatu aset, atau biaya pembongkaran aset untuk membongkar aset di akhir masa manfaatnya.

Rupanya, ketika saya melakukan googling, pertanyaan semacam ini cukup banyak muncul, dan cukup banyak diskusi yang mencoba menjawab pertanyaan semacam ini. Diskusi-diskusi yang saya baca tersebut lebih bersifat opini profesional dan tidak didasari dengan landasan teori atau referensi. Oleh karena itu, kali ini saya akan mencoba mengulas mengenai landasan teori dan prinsip akuntansi yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu biaya dapat dikapitalisasi.

Saya merangkum 3 hal yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu biaya dapat dikapitalisasi (mengacu ke PSAK 16, Kerangka Konseptual Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan), yaitu:

  1. Definisi Aset Tetap
    • Digunakan lebih dari 1 periode
    • Dikuasai (dikendalikan) untuk menghasilkan manfaat ekonomi
  2. Komponen Biaya Aset Tetap
    • Harga perolehan
    • Seluruh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan
  3. Syarat Kapitalisasi Biaya
    • Menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomik masa depan yang akan mengalir ke entitas
    • Dapat diukur dengan andal

Menggunakan ketiga hal di atas, mari kita coba mengevaluasi apakah biaya berikut dapat dikapitalisasi:

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Dunia Bisnis

Saat ini kehidupan manusia mulai bergeser ke kehidupan komputasi persasif, suatu kehidupan yang meletakkan teknologi informasi sebagai bagian dari kehidupan manusia kapan dan dimana saja. Hal ini dapat dilihat dari prilaku manusia yang sudah mulai terbiasa dengan komputer, sudah mulai terbiasa dengan internet, dan sudah mulai merasakan bahwa sekumpulan kebutuhannya dapat dibantu oleh teknologi informasi.

Persaingan yang keras dalam dunia bisnis tentunya sangat membutuhkan adanya komunikasi yang baik pada suatu perusahaan yang sangat berperan dalam menghadapi berbagai situasi bisnis. Semua bisnis tentunya juga membutuhkan semua informasi yang sangat aktual, cepat dan dapat dipercaya, dimana semua permasalahan bisnis dapat diselesaikan melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Pergerakan bisnis yang semakin cepat menuntut komunikasi (suara, data dan informasi) yang lebih lebih cepat guna mempertahankan pelanggan, pemasok, dan bahkan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat.

Bagi dunia bisnis, jejaring telekomunikasi awalnya digunakan seperti halnya jejaring listrik, distribusi air, dan jejaring utilitas lain. Perusahaan-perusahaan memiliki pilihan yang terbatas atas layanan yang diperoleh dari penyediaan layanan yang dikelola secara monopoli. Tapi hari ini, para pengguna korporat meletakkan bersama keseluruhan jejaring di bawah kontrol mereka, memotong-pintas jejaring publik sebagian atau sepenuhnya. Deregulation dan teknologi digital baru telah mengizinkan perusahaan untuk secara sadar merancang dan mengoperasikan jejaring telekomunikasi internal dan privat untuk meningkatkan posisi kompetitif mereka. Dengan memanfaatkan TIK, sesuatu yang dulunya merupakan biaya untuk menjalankan bisnis, sekarang telah menjadi sumber keuntungan kompetitif.

Layanan TIK sekarang digunakan oleh semua sektor ekonomik, mulai dari pertambangan dan pertanian sampai layanan finansial, manufaktur dan kepariwisataan. Jejaring privat ini hadir di semua industri global, di mana perusahaan multinasional menjadi perusahaan jejaring. Para pengguna bisnis berskala besar memiliki kebutuhan akan sistem yang cost-effective, leluasa, aman, automated, terpadu dan terandalkan. Jika para penyedia layanan lokal tidak dapat memenuhi kebutuhan ini, dengan biaya yang masuk akal, perusahaan-perusahaan besar memiliki pilihan untuk mengembangkan sendiri jejaring privat. Bahkan perusahaan multinasional telah dapat mengkoordinasikan produksi dan marketing dengan sistem komunikasi berbasis satelit dengan kapabilitas video-conferencing, untuk tujuan mengkoordinasikan pengembangan produk dan disain manufaktur.

Di sisi lain meningkatnya permintaan dari sektor bisnis akan sarana untuk mengontrol informasi, khususnya yang terkait dengan kegiatan produksi dan distribusi, maka menjadi pemacu utama bagi perusahaan-perusahaan global untuk melakukan pengembangan aplikasi dalam memanfaatkan TIK. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan global ini merupakan pihak-pihak yang pertama yang mengadopsi TIK baru. Sektor-sektor bisnis yang sangat bergantung pada TIK ini mencakup antara lain perusahaan-perusahaan layanan finansial.

Pada ruang lingkup yang lebih luas, kehadiran TIK dalam lingkungan bisnis mulai disadari dapat menghadirkan berbagai solusi yang dapat membantu proses bisnis yang ada. Departemen TI pada sebuah perusahaan mulai dibangun dan secara konstan diminta untuk mengembangkan suatu layanan, mengembangkan suatu sistem, dan mengoptimalkan efesiensi bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Komunikasi yang Efektif dalam Organisasi Bisnis

Komunikasi yang Efektif dalam Organisasi Bisnis

Komunikasi yang Efektif dalam Organisasi Bisnis

Komunikasi yang Efektif dalam Organisasi Bisnis
Komunikasi yang Efektif dalam Organisasi Bisnis
Komunikasi bisnis yang efektif diperlukan oleh semua organisasi bisnis dalam upaya mencapai tujuannya. Organisasi bisnis yang produktif ditunjang oleh penguasaan komunikasi bisnis para anggota organisasinya, baik penguasaan komunikasi verbal (lisan dan tulisan), maupun komunikasi non-verbal. Fakta empiris dalam dunia organisasi menunjukkan bahwa sebagain besar anggota organisasi melakukan pekerjaannya dengan melakukan komunikasi.
Dalam kehidupan organisasi bisnis, keberadaan tim kerja semakin populer. Banyak perusahaan dari berbagai industri menerapkan konsep tim kerja dalam melakukan aktifitasnya. Pemakaian tim kerja diyakini banyak pimpinan perusahaan akan lebih efektif, dibandingkan penyelesaian aktifitas secara individual. Pemakaian tim kerja diharapkan dapat menciptakan sinergi yang positif. Penjumlahan aggota dalam tim akan memungkinkan menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan output total yang dikerjakan oleh masing-masing individu. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, betapapun unggulnya sebuah tim atau seberapapun kuatnya kasus hukum, keberhasilan itu tidak akan diperoleh tanpa penguasaan keterampilan komunikasi yang efektif.Keterampilan melakukan komunikasi yang efektif ini akan berperan besar dalam mendukung pencapaian tujuan dari seluruh aktivitas. Untuk dapat melakukan komunikasi yang efektif, maka kemampuan untuk mengirimkan pesan atau informasi yang baik, kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik, serta keterampilan menggunakan berbagai media atau alat audio visual merupakan bagian yang sangat penting dalam organisasi bisnis.

Dalam menjalankan praktek bisnisnya, individu yang melakukan praktek bisnis tersebut akan berkomunikasi dengan orang lain dan semua pihak yang berkaitan dengan bisnisnya. Komunikasi itu dapat terjadi antara atasan dengan bawahan, komunikasi dengan konsumen, dan komunikasi dengan pihak ketiga (seperti pemasok, distributor, pemerintah, pihak lain). Untuk melakukan praktek bisnis ini, maka para pelaku bisnis harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi agar komunikasi yang efektif dapat terwujud dalam lingkungan organisasi bisnis.

Ombudsman Jabar Buka Posko Pengaduan PPDB

Ombudsman Jabar Buka Posko Pengaduan PPDB

Ombudsman Jabar Buka Posko Pengaduan PPDB

Ombudsman Jabar Buka Posko Pengaduan PPDB
Ombudsman Jabar Buka Posko Pengaduan PPDB

Ombudsman Jawa Barat melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Peserta Didik Baru

(PPDB) Jawa Barat untuk jenjang SD, SMP, SMA/Sederajat. Pengawasan dilakukan agar PPDB 2018 berjalan secara obyektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan.

“Ambudsman mengawal dari depan, dimulai persiapan fasilitas untuk PPDB dari jauh-jauh hari. Kalau memang kita membuka posko pengaduan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan PPDB, baik itu sudah berjalan dengan baik, maupun ada keluhan-keluhan, kita bisa bersinergi,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto di Kantor Ombudsman Jawa Barat jalan Kebonwaru Utara, No. 1, Kota Bandung, pada Senin, 2 Juli 2018.

Berdasarkan hasil investigasi Ombudsman Jawa Barat pada penyelenggaraan PPDB

tahun 2016/2017, masih adanya praktik penyalahgunaan mekanime PPDB. Hal ini berbeda dengan pelaksanaann PPDB 2018. Asisten Ombudsman Jawa Barat, Noer Adhe P, mengatakan beberapa hal telah dibenahi khususnya oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Contohnya, pada PPDB jenjang SMA, SMK dan SLB, telah disiapkan sistem teknologi informasi yang baik.

“Pada PPDB 2018, Dinas Pendidikan Jawa Barat sudah membenahi sistem teknologi informasi sendiri, berbeda dengan tahun kemarin. Sekarang ada teleconference yang sangat efektif dalam menyelesaikan permasalahan server di lapangan. Mungkin tahun kemarin masih pada masa peralihan, sekarang mereka belajar dari tahun kemarin,” ujar Asisten Ombudsman Jawa Barat, Noer Adhe P.

Walaupun sudah berjalan baik, Ombudsman Jawa Barat, menekankan adanya sistem p

engaduan yang baik pada PPDB 2018. Menurut Adhe, layanan pengaduan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan PPDB. Orang tua calon peserta didik harus dilayani dengan baik apabila terjadi permasalahan di sekolah. Layanan pengaduan harus berjalan baik dimulai dari sekolah agar masalah-masalah yang ada dapat terselesaikan dengan cepat.

“Pengaduan wajib dilakukan dimulai dari satuan pendidikan, yaitu sekolah. Jadi pengaduan pertama secara internal. Kalau di Disdik Jabar, jika tidak selesai di sekolah baru ke Kantor Cabang Dinas, setelah itu baru ke tingkat Dinas,” jelas Adhe.

Adhe pun menegaskan, jika layanan pengaduan di tingkat sekolah tidak berjalan dengan baik. Dan tidak ada tanggapan pula dari Dinas Pendidikan terkait, maka masyarakat bisa meenyampaikan pengaduan melalui posko pengaduan PPDB oleh Ombudsman Jawa Barat. ***

 

Baca Juga :

Tempat Pelasanaan UNP SMA/SMK di Jabar

Tempat Pelasanaan UNP SMA SMK di Jaba

Tempat Pelasanaan UNP SMA/SMK di Jabar

Tempat Pelasanaan UNP SMA SMK di Jaba
Tempat Pelasanaan UNP SMA SMK di Jaba

Ujian Nasional Perbaikan (UNP) jenjang SMA dan SMK sederajat

tahun pelajaran 2017/2018 akan dilaksanakan dua pilihan. Pertama, pilihan pertama, pada Selasa-Kamis, 24-26 Juli 2018. Pilihan kedua pada Jumat-Minggu, 27-29 Juli 2018. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Adam mengungkapkan, UNP ini diperuntukan bagi peserta UN tahun pelajaran 2016/2017 dan 2017/2018 yang mendapatkan nilai belum mencapai standar kompetensi yang ditetapkan yaitu 55,0.

“Sedangkan, pendaftaran UNP akan dimulai pada 4-13 Juli 2018,” kata Firman, Jumat (29/6/2018).

Dikatakan, penyelengaraan UNP tahun 2018, mengacu pada SMA/SMK

yang telah menyelenggarakan UNP Tahun 2017. “Tempat penyelenggaraan Ujian Nasional Perbaikan ditentukan di beberapa sekolah,” ujar Firman.

Berikut pembagian tempat pelaksanaan dan pendaftaran UNP beserta alamatnya, diurutkan sesuai Kota/Kabupaten diantaranya:

1. KABUPATEN BOGOR

SMA NEGERI 1 DRAMAGA, KABUPATEN BOGOR

2. KABUPATEN BOGOR

SMA NEGERI 2 CIBINONG, KABUPATEN BOGOR

3. KABUPATEN BOGOR

SMA NEGERI 1 CILEUNGSI, KABUPATEN BOGOR

4. KABUPATEN BOGOR

SMK NEGERI 1 CIBINONG

5. KOTA BOGOR

 

SMA NEGERI 1 BOGOR, KOTA BOGOR

6. KOTA BOGOR

SMA NEGERI 2 BOGOR, KOTA BOGOR

7. KOTA BOGOR

SMK NEGERI 3 BOGOR

8. KOTA DEPOK

SMA NEGERI 1 DEPOK

9. KOTA DEPOK

SMA NEGERI 2 DEPOK

10. KOTA DEPOK

SMK NEGERI 1 DEPOK

11. KOTA DEPOK

SMK NASIONAL DEPOK, KOTA DEPOK

12. KABUPATEN BEKASI

SMA NEGERI 1 CIKARANG UTARA, KABUPATEN BEKASI

13. KABUPATEN BEKASI

SMK NEGERI 1 CIBARUSAH

14. KABUPATEN BEKASI

SMK NEGERI 1 CIKARANG BARAT

15. KOTA BEKASI

SMA NEGERI 2 BEKASI, KOTA BEKASI

16. KOTA BEKASI

SMK NEGERI 1 BEKASI

17. KABUPATEN KARAWANG

SMA NEGERI 1 KARAWANG, KABUPATEN KARAWANG

18. KABUPATEN KARAWANG

SMK NEGERI 2 KARAWANG

19. KABUPATEN PURWAKARTA

SMA NEGERI 1 PURWAKARTA, KABUPATEN PURWAKARTA

20. KABUPATEN PURWAKARTA

SMK NEGERI 1 PURWAKARTA

21. KABUPATEN SUBANG

SMA NEGERI 3 SUBANG, KABUPATEN SUBANG

22. KABUPATEN SUBANG

SMK NEGERI 1 CIPUNAGARA

23. KABUPATEN SUBANG

SMK NEGERI 2 SUBANG

24. KABUPATEN SUKABUMI

SMA NEGERI 1 CISAAT, KABUPATEN SUKABUMI

25. KABUPATEN SUKABUMI

SMK NEGERI 1 CIBADAK

26. KOTA SUKABUMI

SMA NEGERI 1 SUKABUMI, KOTA SUKABUMI

27. KOTA SUKABUMI

SMK NEGERI 1 SUKABUMI

28. KABUPATEN BANDUNG BARAT

SMA NEGERI 1 BATUJAJAR, KABUPATEN BANDUNG BARAT

29. KABUPATEN BANDUNG BARAT

SMA NEGERI 1 CISARUA, KABUPATEN BANDUNG BARAT

30. KABUPATEN BANDUNG BARAT

SMA NEGERI 1 PADALARANG, KABUPATEN BANDUNG BARAT

31. KABUPATEN CIANJUR

SMA NEGERI 1 CIANJUR

32. KABUPATEN CIANJUR

SMK NEGERI 1 CIANJUR

33. KOTA BANDUNG

SMA NEGERI 2 BANDUNG, KOTA BANDUNG

34. KOTA BANDUNG

SMA NEGERI 3 BANDUNG, KOTA BANDUNG

35. KOTA BANDUNG

SMA NEGERI 8 BANDUNG, KOTA BANDUNG

36. KOTA BANDUNG

SMK NEGERI 3 BANDUNG

37. KOTA BANDUNG

SMK NEGERI 6 BANDUNG

38. KOTA BANDUNG

SMK NEGERI 9 BANDUNG

39. KOTA BANDUNG

SMK IGASAR PINDAD, KOTA BANDUNG

40. KOTA CIMAHI

SMA NEGERI 2 CIMAHI, KOTA CIMAHI

41. KOTA CIMAHI

SMK NEGERI 1 CIMAHI

42. KABUPATEN BANDUNG

SMA NEGERI 1 MARGAHAYU, KABUPATEN BANDUNG

43. KABUPATEN BANDUNG

SMK NEGERI 2 BALEENDAH

44. KABUPATEN SUMEDANG

SMA NEGERI 1 SUMEDANG, KABUPATEN SUMEDANG

45. KABUPATEN SUMEDANG

SMK NEGERI 2 SUMEDANG

46. KABUPATEN INDRAMAYU

SMA NEGERI 1 INDRAMAYU

47. KABUPATEN INDRAMAYU

SMK NEGERI 1 INDRAMAYU

48. KABUPATEN MAJALENGKA

SMA NEGERI 1 MAJALENGKA, KABUPATEN MAJALENGKA

49. KABUPATEN MAJALENGKA

SMK NEGERI 1 MAJALENGKA

50. KABUPATEN CIREBON

SMA NEGERI 1 SUMBER, KABUPATEN CIREBON

51. KABUPATEN CIREBON

SMK NEGERI 1 MUNDU

52. KABUPATEN KUNINGAN

SMA NEGERI 1 KUNINGAN, KABUPATEN KUNINGAN

53. KABUPATEN KUNINGAN

SMK NEGERI 3 KUNINGAN

54. KOTA CIREBON

SMA NEGERI 4 CIREBON, KOTA CIREBON

55. KOTA CIREBON

SMK NEGERI 1 CIREBON, KOTA CIREBON

56. KABUPATEN GARUT

SMA NEGERI 1 GARUT

57. KABUPATEN GARUT

SMK NEGERI 1 GARUT

58. KABUPATEN TASIKMALAYA

SMA NEGERI 1 SINGAPARNA, KABUPATEN TASIKMALAYA

59. KABUPATEN TASIKMALAYA

SMK YPC TASIKMALAYA, KABUPATEN TASIKMALAYA

60. KOTA TASIKMALAYA

SMA NEGERI 2 TASIKMALAYA, KOTA TASIKMALAYA

61. KOTA TASIKMALAYA

SMK NEGERI 2 TASIKMALAYA

62. KABUPATEN CIAMIS

SMA NEGERI 1 CIAMIS, KABUPATEN CIAMIS

63. KABUPATEN CIAMIS

SMK NEGERI 1 CIAMIS

64. KABUPATEN PANGANDARAN

SMA NEGERI 1 PANGANDARAN

65. KABUPATEN PANGANDARAN

SMK NEGERI 1 PANGANDARAN

66. KOTA BANJAR

SMA NEGERI 1 BANJAR, KOTA BANJAR

67 KOTA BANJAR

SMK NEGERI 1 BANJAR

 

Sumber :

https://fascinasiansblog.com/doa-sebelum-berangkat-kerja/

Komitmen Terapkan Tiga Pilar Pendidikan

Komitmen Terapkan Tiga Pilar Pendidikan

Komitmen Terapkan Tiga Pilar Pendidikan

Komitmen Terapkan Tiga Pilar Pendidikan
Komitmen Terapkan Tiga Pilar Pendidikan

Dalam pendidikan, terdapat tiga pilar yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh unsur pendidikan

. Hal ini disampaikan oleh Mochamad Iriawan, Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dalam acara Silahturahim Idul Firtri 1439 H Keluarga Besar Dinas Pendidikan Jawa Barat, di Aula Kihajar Dewantara Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jalan Dr. Rajiman, Bandung.

Tiga pilar tersebut, pertama adalah pemerataan dan penguatan akses pendidikan, kedua peningkatan mutu dan budaya saing pendidikan, dan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra sekolah. “Saya minta kita berkomitmen untuk tiga pilar tadi,” ujar Iriawan.

Pemerataan dan penguatan akses pendidikan sejalan dengan misi pemerintah

yaitu semua anak bisa dan harus sekolah. Hal ini penting karena pendidikan merupakan alat memajukan masyarakat. Selain itu, Iriawan mengatakan, hal yang tidak kalah penting adalah kompetensi dan kualitas guru.

“Pendidikan yang baik hadir dari sumber daya yang ada, maka penting bagi kita untuk memperbaiki pendidikan kita. Jika gurunya bagus, sesuai kompetensi, maka kebawahnya pun akan demikian, karena yang dididik adalah calon-calon pemimpin bangsa untuk pengganti kita-kita. Kalau sumber daya pendidikannya tidak baik, tentu dididik pun tidak baik,” jelas Iriawan.

Maka dari itu, Iriawan mengatakan, kita harus menghormati guru

dan tidak melupakan jasa-jasa guru. Sejalan dengan Iriawan, Netty Haryawan berharap, kebijakan dan capaian dibidang pendidikan dari gubernur terdahulu dapat dilanjutkan. Sehingga cita-cita pemimpin terdahulu tentang pendidikan dapat tercapai.

“Kita harus membangung solidaritas dan membanung komitmen untuk membangun pendidikan di Jawa Barat,” ucap Netty saat memberikan sambutan.***

 

Sumber :

https://icanhasmotivation.com/sejarah-olahraga-lompat-jauh/

Gubernur Jabar Tanggapi PPDB 2019

Gubernur Jabar Tanggapi PPDB 2019

Gubernur Jabar Tanggapi PPDB 2019

Gubernur Jabar Tanggapi PPDB 2019
Gubernur Jabar Tanggapi PPDB 2019

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menanggapi bahwa Proses Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 di Jabar akan tetap mengikuti sistem yang telah ditentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia. Walaupun, masih ada beberapa hal yang harus dikaji dan disesuaikan dengan keadaan lokal atau wilayah di daerah Jabar.

Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil usai mengikuti rapat tertutup dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar mengenai pembahasan PPDB, di Ruang Papandayan Gedung Sate, Jln. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Senin (22/4/2019).

Persoalan mengenai PPDB ini akan disosialisasikan kepada masyarakat selama satu bulan

yang nantinya akan melibatkan Disdik dalam kinerja yang berkenaan dengan kelancaran proses sosialisasi.

“Jabar tetap mengikuti surat edaran yang diberikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang sistem zonasi sebanyak 90 persen dan penyesuaian berdasarkan terjemahan di beberapa wilayah lokal di Indonesia,” ujarnya.

Proses PPDB membutuhkan informasi yang mendetail, mulai dari teknis hingga aksi di lapangan.

Hal tersebut harus diselaraskan dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB Tahun Ajaran 2019/2020.

Terkait Permendikbud tersebut, sistem zonasi menjadi acuan dari seluruh aturan PPDB. Di mana akan dibagi menjadi 3 jalur, yaitu zonasi, prestasi, dan perpindahan peserta didik.

Seperti tercantum dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, pemerintah meneguhkan dan menyempurnakan sistem zonasi yang sudah dikembangkan. “PPDB memiliki informasi yang sangat mendetail mengenai berbagai teknisnya. Sehingga, membutuhkan pembahasan yang mempunyai proses panjang,” tuturnya.***

 

Baca Juga :

Revitalisasi SMK Capai Dampak Positif

Revitalisasi SMK Capai Dampak Positif

Revitalisasi SMK Capai Dampak Positif

Revitalisasi SMK Capai Dampak Positif
Revitalisasi SMK Capai Dampak Positif

Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia saat ini

memasuki tahun ketiga. Hal tersebut memberikan dampak positif dengan meningkatnya lulusan SMK yang diterima bekerja serta menurunnya tingkat penggangguran terbuka (TPT) dari lulusan SMK.

Berdasarkan data yang dilansir akun instagram kemdikbud.ri, sebanyak 2.700 SMK telah melakukan penyelarasan kejuruan dengan pihak industri. Hal tersebut bisa melewati penyiapan kurikulum, optimalisasi kerja serta  implementasi di SMK setaraf nasional dan internasional.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menyatakan,

program Revitalisasi SMK telah efektif sejak 2017. Hal ini diselaraskan dengan kurikulum dan berbasis kebutuhan. “Di antaranya, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) semakin ditingkatkan,” ujarnya, seperti dilansir akun instagram kemdikbud.ri, Selasa (16/4/19).

Tak hanya itu, persiapan guru-guru produktif dan penguatan kelembagaan SMK sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSP-P1) juga harus ditingkatkan. Hal ini untuk meningkatkan lulusan SMK agar mampu bersaing di level internasional.

“Pengembangan muatan mengenai Revolusi Industri 4.0 wajib bagi sekolah

yang telah menerima bantuan Revitalisasi SMK . Terdapat 9 jenis muatan industri, antara lain smart school, internet of things augmented reality, 3D Printing, E-Commerce, dan kewirausahaan,” paparnya.

Pencapaian selama dua tahun revitalisasi, antara lain rekrutmen dan sertifikasi produk industri sebanyak 31,43% dan pengembangan pembelajaran abad 21 sekitar 46,62%. Sedangkan profesionalisme tenaga kependidikan dengan jumlah 46,76%, 52,18% tentang program pendidikan guru serta 57,60% untuk pengembangan teknik guru teknik pendagogi.

 

Sumber :

https://vidmate.co.id/

Kadisdik Jabar Tinjau Tes Asian University for Women (AUW)

Kadisdik Jabar Tinjau Tes Asian University for Women (AUW)

Kadisdik Jabar Tinjau Tes Asian University for Women (AUW)

Kadisdik Jabar Tinjau Tes Asian University for Women (AUW)
Kadisdik Jabar Tinjau Tes Asian University for Women (AUW)

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar),

Dewi Sartika meninjau tes Asian University for Women (AUW) yang berlangsung di Gedung UPTD Tikomdik Disdik Jabar, Jln. Dr. Radjiman No. 6, Kota Bandung, Jumat (21/6/2019).

Sebanyak 8 peserta mengikuti tes tersebut, dengan target kuota 15 peserta yang akan diberangkatkan ke Bangladesh. Tes yang diuji kepada setiap peserta terdapat tiga sesi, yakni matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Inggris esai.

Tim Kerja Sama dan Pembiayaan Inovatif (TKPI), Yasina Ayu mengatakan,

setelah ini peserta yang memenuhi kualifikasi standar dari AUW, akan dilanjutkan tes wawancara. “Sistem penerimaan pun berdasarkan penilaian tertinggi. Tidak ada tes TOEFL, dengan esai bahasa Inggris pun sudah terlihat kemampuan mereka,” tutur Ayu.

Program sarjana di AUW Bangladesh ini memberi kesempatan kepada siswi sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kerjuruan (SMK) se-Jabar untuk mendapatkan pengetahuan yang relevan di berbagai bidang studi. Siswi dibentuk agar berpikir kritis, mendapatkan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai pilihannya, berkomunikasi secara efektif serta bekerja dengan berani untuk mengatasi berbagai masalah yang paling mendesak dengan solusi mendalam dan inovatif.

Adapun program keahlian yang ditawarkan, yaitu bioinformatics dengan gelar

(B.Sc.), economics (B.A.), environtmental sciences (B.Sc.), politics, philosophy & economics (B.A.), dan public health studies (B.Sc.). Rencananya, pada 23 – 24 Agustus peserta akan diberangkatkan ke Bangladesh

 

Sumber :

https://daftarpaket.co.id/

Trik Memburu Sunset dan Sunrise Lewat Google

Trik Memburu Sunset dan Sunrise Lewat Google

Trik Memburu Sunset dan Sunrise Lewat Google

Trik Memburu Sunset dan Sunrise Lewat Google
Trik Memburu Sunset dan Sunrise Lewat Google

Mau tahu kapan matahari terbit atau terbenam di suatu wilayah? Google memiliki sebuah cara sederhana untuk melakukan itu.

Saat mengunjungi suatu wilayah, ada kalanya kita perlu tahu kapan waktu matahari terbit dan terbenam di tempat itu. Kegunaannya cukup banyak, misalnya untuk memperkirakan kapan waktu Subuh berakhir dan Maghrib dimulai bagi pemeluk agama Islam.

Fungsi lainnya, ini akan berguna sekali bagi mereka yang mau melakukan sesi pemotretan. Mengetahui kapan waktu matahari tenggelam untuk dijadikan latar akan sangat membantu dalam membuat rencana pergi ke lokasi.

Nah, lewat Google, hal itu bisa dilakukan dengan langkah mudah berikut ini:

  1. Buka Google.com
  2. Ketikkan “sunrise [nama kota]” (tanpa tanda kutip, ganti [nama kota] dengan kota yang diinginkan). Contohnya: “Sunrise Jakarta” akan memunculkan informasi waktu 5:49 pm ditambah keterangan ‘6 hours 58 minutes from now‘ di bawahnya
  3. Untuk waktu matahari terbenam, ganti “sunrise” dengan “sunset”

Baca Juga :